Sangkakala Peradaban Cicak vs Buaya

Februari 6, 2010 at 3:46 am (kumpulan artikel, Teuku Kemal Corner)


Teuku Kemal Fasya

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi rekomendasi Tim 8 tentang kasus hukum Bibit – Chandra, 23 November lalu, menjadi anti-klimaks perselisihan KPK versus Polri.

Kalangan aktivis anti-korupsi menyatakan kekecewaannya terhadap SBY karena tidak tegas melakukan penegakan hukum. Eksponen 98 mendeklarasikan gerakan menjatuhkan SBY. Realitas “Cicak vs Buaya” telah membuat komponen bangsa geram dan kehilangan kesabaran, karena kebaikan demokrasi belum menjadi tubuh politik.

Namun kita harus menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pandangan agar tidak habis energi untuk marah-marah atas hilangnya uang negara Rp. 6,7 triliun, Anggodo Widjoyo, Susno Duadji, atau, SBY. Itu hanya indeks dari serial penyakit akut penyelenggaraan negara yang telah lama terinfeksi. Kekacauan sistem hukum dan politik selama ini tidak layak ditimpakan kepada SBY seorang. Jika memakai perspektif Lacanian, SBY hanya melanjutkan dorongan politik alam bawah sadar (political sub-consciousness) nasional. Reformasi 98 hanya “memermak hukum”, memberi terapi oral, tidak membedah dan mengamputasi kanker di sistem politik. Kesalahan ini sistemik, tidak mungkin sembuh hanya dengan mengganti presiden, wapres, atau menteri. Tiga gejala sakit itu adalah bangkitnya libido ultra-konstitusionalisme, miskinnya etika publik, dan kosongnya oposisi dalam praktik penyelenggaraan negara.

Ultra-konstitusionalisme
Sejak kekuasaan Orde Baru runtuh, konsitusi kita, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Menurut pakar hukum JE Sahitapy, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan 300 persen. Belum lagi hadirnya ratusan undang-undang untuk beradaptasi dengan konstitusi baru. Postur Polri, sistem keamanan dan pertahanan nasional, KPK, politik pemekaran, pemilu dan pilkada langsung adalah sebagian buah konstitusi baru itu.

Namun, kehadiran negara serba konstitusi ini tidak menjamin kehidupan publik semakin sehat dan bernalar sesuai keadaban hukum. Atas nama hukum, ratusan pemukiman kumuh bisa digusur secara kasar dan pemilik modal mengambilnya untuk pembangunan daerah bisnis. Atas nama hukum, di Aceh orang dapat dihukum mati dan dicambuk, bukan karena membunuh, merusak hutan, atau korupsi, tapi seks. Manipulasi kasus Antasari dan kriminalisasi KPK juga berangkat dari koridor hukum.

Sejatinya konstitusi menjamin kehidupan negara tidak liar dan memangsa segalanya (homo homini lupus), tapi kini malah menjauhkan langkah negara dari tujuan kebenaran dan keadilan. Praktik bernegara telah terjebak pada situasi mendaulatkan konstitusi secara berlebih-lebihan (ultra-konstitusionalisme), sehingga gagal menemukan tujuannya (self-validated). Konstitusi menurut filsuf hukum Jerman, Carl Schmitt, pada tahap tertentu bisa menjadi praktik kediktatoran, ketika kehadirannya memberangus kebenaran dan memperkuat partisan kepala negara. Kritik Schmitt pada realitas konstitusi baru Jerman pasca-Hitler, patut menjadi perhatian kita, ketika tujuan konstitusi dibebankan terlalu besar pada kepala negara dan memunculkan adagium “hanya pemimpinlah yang layak mempertahankan hukum” (Der Führer schützt das Rech).

Penyelesaian konflik KPK-Polri tidak perlu dibebankan hanya pada solusi konstitusional, tetapi miskin kebenaran dan kepentingan nasional. Hukum terlalu mewah hanya diserahkan pada polisi, jaksa, dan ahli hukum. Kebingungan Presiden SBY sehingga muncul istilah out of court settlement juga karena terkungkung terminologi hukum semata. Perlu bagi bangsa ini (tidak hanya bagi pemimpin bangsa) untuk memunculkan nalar-nalar baru yang keluar dari rejim konstitusi dan banalitas hukum, dalam kalangan Aristotelian dikenal istilah epikeia. Presiden bisa memutuskan sikapnya tanpa semata-mata menjorokkan diri pada konstitusi, tapi bersandar pada epikeia: kebijaksanaan pikir dan kelugasan nalar. Karena itulah kita memerlukan pemimpin manusia, bukan hanya robot hukum.

Etika Publik
Reformasi berhasil menggulingkan sang diktatoris Soeharto dan membersihkan sindrom L’etat c’est Moi, tapi tidak sepenuhnya menghilangkan praktik oligarki. Perjalanan politik bangsa, dari satu rejim ke rejim lainnya membenarkan tradisi politik perkauman: Habibie dan sisa Orba, Megawati dan PDIP, SBY dan Demokrat plus Mallarangeng bersaudara. Entah besok siapa.

Pertanyaannya di manakah publik? Publik memang mendapatkan kesempatan partisipasi dalam negara, tapi hanya untuk mengisi interior sisa.

Problemnya, publik telah didistorsikan sedemikian jauh sehingga hilang makna sebagai publica, yaitu warga yang memiliki hak-hak untuk mengatur hidup secara nyaman tanpa diganggu negara. Tidak setiap manusia Indonesia memiliki status kewargaan (citizenship), akibat politik veto, atas nama, dan manipulasi elite. Hanya yang dekat dengan sumber-sumber politik dan ekonomilah yang berbahagia. Komunitarianisme, seperti diingatkan para founding fathers, telah mati dan janji jembatan emas menuju kesejahteraan warga hanya ilusi.

Di sinilah seharusnya seluruh tujuan negara demokratis didudukkan, bahwa publik bukan hanya deterjen politik, tapi juga menjadi pertimbangan etis ketika urusan publik diciptakan (res-publica). Tentu mudah diungkapkan, namun lebih penting dipraktikan.

Anti-Oposisi
Kemenangan SBY pada periode keduanya secara meyakinkan adalah ekspresi kemenangan rakyat (vox populi), tapi sejak itu pula kesalahan tersemai. Kesalahannya karena SBY semakin sensitif dengan kritik dan oposisi, serta menawarkan koalisi besar sebagai model demokrasi baru Indonesia.

Bukan salah SBY atau siapa pun yang menjadi pemimpin, jika oposisi didefinisikan sebagai intrik politik untuk melemahkan kekuasaan. Oposisi sama dengan pembangkangan dan pasti menghambat pembangunan. Itu pula arti perkataan SBY, “ada saat kita beroposisi dan ada saat kita berkoalisi”. Oposisi selalu berarti hak angket, yang akhirnya berlabuh pada transaksi politik-ekonomi.

Sesungguhnya oposisi adalah cara pandang kritis kita di depan kekuasaan, tidak membiarkan opini tentang publik terkooptasi oleh aura etatisme. Bukan hanya parlemen, tapi juga akademisi, wartawan, dan seniman harus membangun oposisi agar kekuasaan tidak sumbang. Oposisi harus dipahami sebagai upaya berdialektika di dalam kekuasaan, agar terus waras pada tujuan kerakyatan, emansipasi, dan keadilan.

Demokrasi khas Indonesia, “musyawarah untuk mufakat”, tidak berarti mengabaikan oposisi, tetapi membudayakan pertentangan demi sebuah alur kemufakatan (consensus). Tanpa ada sikap “menunda” dan “membedakan”, mengutip istilah Jacques Derrida, maka tidak ada mufakat dan demokrasi. Seperti kata Rendra, tanpa oposisi sumpek/tanpa oposisi kau akan mendapati gambaran palsu tentang dirimu/tanpa oposisi kau akan sepi dan onani.

Epilog
Kekacauan hubungan antar-lembaga hukum, KPK vs Polri, ini tidak seharusnya membuat kita sebagai bangsa menjadi mati kutu, kecil hati, dan frustasi. Peradaban gelap cicak vs buaya memang menjadi salah satu episode gelap bangsa yang harus dikubur dengan gempa bumi dan tsunami pemikiran anak bangsa yang kreatif, deliberatif, dan kultural.

Kegelapan itu tercipta karena kita telah cukup puas menjatuhkan sang diktator dan menghadirkan pemilu demokratis, tapi lupa bergerak kembali menyegarkan kekuasaan. Gerakan itu bukan lagi berbentuk revolusi, vandalisme, chaos, dan politicking, tapi sebuah gerakan kebudayaan: gerakan pemikiran kritis yang penuh kesantunan, moral, dan tanggung jawab demi keutuhan bangsa. Dengan ongkos politik yang jauh lebih hemat.

Teuku Kemal Fasya, Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA).
Dimuat di Kompas, 5 Desember 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: