Mengakhiri Rekonstruksi Aceh

Februari 28, 2009 at 9:20 am (kumpulan artikel, Teuku Kemal Corner)

dsc04952-1
Teuku Kemal Fasya
Kemarin (23 Februari), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan peresmian beberapa program mercusuar terakhir Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias di Banda Aceh.

Beberapa program besar diresmikan,di antaranya Bandar Udara Sultan Iskandar Muda dengan biaya Rp300 miliar dan Museum Tsunami Rp60 miliar.Ini proyek terakhir sejak BRR bekerja di Aceh empat tahun lalu. Sebelumnya, pertemuan Coordination Forum for Aceh-Nias (CFAN) IV di Jakarta, 13–14 Februari, adalah seminar dan pameran keberhasilan membangun Aceh.Semua NGO internasional yang terlibat di Aceh ikut hadir pada acara yang difasilitasi BRR tersebut.

Di depan Presiden, Ketua BRR Kuntoro Mangkusubroto memperlihatkan slide wawancara dengan Gubernur Papua bahwa eksponen BRR Aceh akan diterima dengan tangan terbuka untuk melanjutkan program rekonstruksi di Papua. Sebagaimana diketahui, Papua juga memiliki anggaran otonomi khusus (otsus) yang cukup besar, tapi gagal sejahtera. Papua adalah provinsi yang paling tidak sejahtera se-Indonesia, setelah itu Aceh.

Ambiguitas Rekonstruksi
Era rekonstruksi Aceh memang berisi gula dan nanah. Gula adalah prestasi yang digaungkan di atas kertas dan laporan bersisi progresivitas. Catatan BPK tentang laporan keuangan BRR pada 2008 adalah “wajar tanpa pengecualian”. Catatan prestasi BRR lain adalah 134.000 rumah,3.600 km jalan lama dan baru yang menghubungkan daerah-daerah terisolasi, 1.400 sekolah, 20 pelabuhan, dan 12 bandara.

Nanahnya adalah realitas yang timpang dari gelontoran dana yang telah dikeluarkan. Total anggaran rekonstruksi Aceh-Nias (di luar dana APDB) hampir Rp100 triliun.Teks ternyata bertumbukan di lapangan. Banyak rumah dibangun, melebihi estimasi awal yang hanya perlu 91.000 untuk 500.000 pengungsi.Namun,meski kelebihan,banyak pula korban tsunami yang tak mendapatkan rumah.Ada proyek fiktif, rumah tidak untuk korb a n , rumah tak layak huni (menggunakan asbes, tidak tersedia sanitasi serta listrik),dan rumah yang jauh dari janji.

Di sisi lain,pembangunan yang terjadi di Aceh juga telah meninggalkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Eksploitasi bahan baku dalam skala besar telah mencederai hampir seluruh lanskap ekosistem. Pembangunan jalan telah menghilangkan hutan penopang.Tak ditemui lagi gunung dan bukit yang perawan karena eksploitasi demi batu dan tanah. Sungai mengalami pendangkalan karena pengerukan pasir.Satu yang paling dikenang adalah pembangunan highway Banda Aceh–Meulaboh selebar 25 meter dan sepanjang 245 km dengan anggaran USD250 juta.Kawasan ekosistem Leuseur pun mulai tergerogoti karena jalan mulai menghubungkan wilayah yang sebelumnya terisolasi.

Di tingkat masyarakat, efek pembangunan juga tidak memberikan nilai menggugah. Indeks pembangunan infrastruktur meningkat,tapi efek kesejahteraan tidak. Salah satu yang mengkhawatirkan,program ekonomi tidak mampu mendaur-ulang energi masyarakat.Program dijalankan tanpa memperhatikan sungguh-sungguh kebutuhan batin korban. Program Aceh Micro-Finance (AMF) yang diimajinasikan membangun semangat wirausaha secara kolektif tak berhasil.Hampir semua anggaran sebesar Rp 250 miliar menguap dan tidak kembali.

Penerima mengira sebagai harta hujan, jatuh dari langit. Lembaga ekonomi mikro (LKM) yang dibentuk hanya akal-akalan. Enam bulan setelah menerima anggaran, pengurus menghilang dan pindah kantor. Masyarakat tidak sepenuhnya salah, program diluncurkan, tapi tidak pernah ada monitor dan evaluasi dari BRR.Sebuah simbiosis mutualisme karena penerima layanan juga mendapatkan gaji besar dengan mencari partner untuk meluncurkan dana.

Sebanyak 500 lembaga,pendonor, NGO internasional, nasional, lokal, termasuk BRR, melakukan perebutan lahan realisasi program karena besarnya anggaran melebihi waktu dan komunitas yang diperlukan. Hasil penelitian Aceh Community Research Assistance Project (ACARP) menyebutkan kegagalan terbesar rekonstruksi Aceh adalah karena superioritas lembaga pembantu yang menyepelekan keandalan lokal.Pembangunan rumah dengan cara partisipasi bersama masyarakat lebih memberikan peluang efisiensi dan kepuasan dibandingkan program “serah kunci”.

Pembangunan rumah telah menjadi industri bisnis tersendiri, dari sejak penyedia layanan, konsultan, lembaga pelaksana, kontraktor hingga pekerja. Rumah serah kunci menyumbang keborosan dibandingkan rumah inisiatif dan partisipasi masyarakat. Pembangunan rumah BRR dituding berbiaya mahal dan berkualitas rendah. Program partisipatif seperti yang dilakukan Mamamia, sebuah NGO lokal, jauh lebih murah dan berkualitas.

Kualitas yang tidak sepadan ini menunjukkan lembaga pembantu di Aceh tidak pernah belajar dari hukum waktu selama empat tahun. Wajar jika ada bupati yang menolak menerima aset BRR yang menurutnya nilainya tidak seperti di lapangan.

Setelah BRR
Kepergian BRR dari Aceh adalah jalan untuk melipat jarak menjadi dekat dengan korban. Energi yang dikeluarkan harus padat dengan kualitas. Kesenjangan antara pendonor dan masyarakat harus dieliminasi.

Jika boleh menghitung ulang,masyarakat Aceh sebenarnya belum memerlukan program mercusuar ketika kebutuhan mendasar seluruh korban belum lagi terpenuhi. Besarnya overhead cost (biaya nonprogram seperti fasilitas pekerja, gaji, administrasi, konsultasi, dan reporting) dibandingkan biaya implementasi program adalah noda kemanusiaan.

Dalam buku Road to The Hell, Michael Maren mengutip pernyataan masyarakat Somalia setelah negerinya didatangi NGO asing untuk program kelaparan: “Fasilitas mewah yang dinikmati orang-orang Eropa itu di tengah kemiskinan kami adalah kedukaan. Sampai mati kami tak akan mendapatkan itu.” Keberadaan lembaga pengganti BRR yang akan berada di bawah kendali pemda harus merevisi total borjuisme dan paradigma berjarak dalam melanjutkan rekonstruksi.

Selayaknya pekerja kemanusiaan hidup dalam kesederhanaan masyarakat yang dibantunya dan mendengarkan keluh-kesah mereka. Karena bantuan itu sesungguhnya untuk korban. Hanya tersedia kompensasi wajar atas waktu dan keringat bagi pekerja. Ini bukan industri. Ini adalah kewajiban moral, panggilan kemanusiaan bagi yang mengabdi kepada masyarakat.(*)

Teuku Kemal Fasya, Antropolog Aceh
Dimuat di Seputar Indonesia (Sindo), 24 Februari 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: