Hasan Tiro dan Masa Depan Perdamaian Aceh

Oktober 23, 2008 at 9:11 am (kumpulan artikel)

Dimuat di Koran Jakarta, 9 Oktober 2008
Teuku Kemal Fasya

Dari Paris, wakil presiden Jusuf Kalla memberikan pernyataan khusus tentang kepulangan Hasan Tiro ke Aceh harus mendapatkan pelayanan terbaik. Bahkan Kalla meminta Hamid Awaluddin dan Farid Husain, dua tokoh negosiator dibalik perjanjian Helsinki untuk melakukan persiapan penyambutan. Seperti direncanakan, Hasan Tiro akan melakukan kunjungan ke Aceh, setelah sebelumnya singgah di Malaysia .
Pernyataan wapres tentu menjadi sinyal bahwa pemerintah sama sekali tidak mempermasalahkan kepulangan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu ke Aceh.. Saat ini polemik tentang kepulangan tokoh kelahiran Tiro, Pidie, 25 September 1925 itu menguat terkait aksi teror yang semakin sering diterima oleh Partai Aceh (PA), partai bentukan Komite Peralihan Aceh (KPA), organisasi sipil para eks pemberontak. Kepulangannya ditakutkan akan memperuncing sentimen anti-PA.

Demokrasi Dalam Partai Lokal

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 44 partai politik yang berhak mengikuti pemilu 2009, enam di antaranya partai lokal Aceh.
Ini adalah kesempatan pertama bagi partai lokal ini untuk membentur bandul waktu, menggeser parpol nasional dalam merebut hati dan pikiran rakyat di pemilu, terutama bagi daerah konflik seperti Aceh, Maluku, dan Papua. Jika pada pemilu 2009, partai lokal Aceh bisa merebut 30 persen saja dari total kursi legislatif di Aceh, tentu akan terjadi revisi politik serius eksistensi parpol nasional. Keberhasilan itu pasti diikuti Papua yang memiliki peluang melalui UU otonomi khusus.

Dalam sejarah pemilu di Indonesia , Aceh adalah provinsi terakhir yang dapat mempertahankan diri dari hegemoni Golkar. Pada pemilu 1987, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disimbolkan dengan Ka’bah, akhirnya kalah tipis oleh partai berlambang beringin itu. Pada 1992 Golkar mampu mengulangi kemenangannya dalam sebuah pemilu yang sangat jauh dari fair dan demokratis, karena Aceh baru dikejutkan oleh sebuah operasi militer.

Kehadiran partai politik lokal di Aceh tidak lepas dari peluang yang terdapat di perjanjian Helsinki , bahwa kehadiran partai politik lokal menjadi skenario mengakhiri transisi konflik menuju perdamaian berkelanjutan.

Dari enam partai lokal yang lulus verifikasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh , PA adalah yang paling menonjol. Partai ini memiliki cabang di seluruh kabupaten/kota, pengaruh kuat di pesisir timur, dan anggota yang cukup loyal. Tentu saja karena sebagian besar pengurus berasal dari eks kombatan yang memiliki kepatuhan garis komando dan artikulasi perjuangan yang telah sama. Ketua PA adalah Muzakkir Manaf, mantan panglima GAM.

Pengaruh PA yang besar tentu mengancam eksistensi partai-partai lain. Prasangka yang dimunculkan oleh lawan politiknya adalah kemenangan PA pada pemilu 2009 akan menjadi jalan pintas menuju kemerdekaan.

Pemikiran ini tentu saja sebuah kecemasan yang berlebihan. Pertama, memperjuangkan kemerdekaan Aceh sama saja memulai konflik baru, hal yang bertentangan dengan semangat perdamaian dan demokrasi yang sedang gencar dipromosikan. Melanjutkan konflik juga akan menghambat program rekonstruksi pasca-tsunami. Kedua, daya tahan eks kombatan untuk melanjutkan perang bergerilya sudah di titik nadir karena senjata-senjata mereka telah dimusnahkan. Beberapa aksi bersenjata akhir-akhir ini tidak berasal dari kelompok resmi, tapi milisi sempalan yang bertujuan pragmatis dan pribadi. Ketiga, kelompok pemberontak telah menunjukkan perubahan orientasi gerakan dengan mengubah nama organisasi. Saat ini mereka tidak lagi menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sesuatu yang berkonotasi militer, tetapi Komite Peralihan Aceh (KPA), yang memiliki tujuan partisipasi dan transformasi politik secara damai dan konstitusional. Salah satu proses transformasi adalah membentuk partai.

Berbeda dengan partai nasional yang tidak memiliki massa loyalis dan hanya bertumpu pada kekuatan oligarkhi dan uang, keberadaan PA yang membasis jelas menjadi ancaman. Keberhasilan PA selama ini tidak lain karena kemampuan merepresentasikan diri sebagai satu-satunya partai yang sah dari kesepakatan Helsinki dan mendefinsikan diri sebagai komunitas tertindas dari Jakarta .

Sebenarnya dua partai lain patut dianggap kompetitor serius, yaitu Partai SIRA dan Partai Rakyat Aceh (PRA). Kedua partai dibentuk oleh mantan aktivis mahasiswa dan memiliki basis massa yang terkonsentrasi di perkotaan dan non-daerah konflik (pesisir barat dan pedalaman), berpopulasi 30 persen dari total penduduk Aceh. Retorika politik mereka lebih modern dan akademis. Apabila ketiga partai ini diakumulasi, maka potensinya akan meredam kekuatan 38 partai nasional, meraih kekuatan mayoritas sederhana (sekitar 50 persen) serta menguasai parlemen Aceh.

Kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan, bahwa menguatnya pengaruh partai lokal di Aceh adalah bagian dari lahirnya demokrasi baru di Indonesia; demokrasi yang berbasis sejarah lokal. Kemenangan ini tidak dapat dikatakan sebagai etno-nasionalisme tapi lapuknya parpol nasional yang gagal menangkap keringat dan air mata masyarakat daerah. Borjuisme parpol nasional tidak berbanding lurus dengan simpati masyarakat. Pilkada 11 Desember 2006 di Aceh menjadi bukti gagalnya tesis tersebut, ketika tokoh independen memenangi 16 kursi gubernur dan bupati/walikota dari 19 daerah pemilihan.

Tokoh Semua Golongan

Saat ini Aceh membutuhkan figur yang dapat mempersatukan. Proses perdamaian yang berlangsung saat ini sedang digoda oleh beragam aksi kekerasan dan provokasi yang menyudutkan partai-partai tertentu. Krisis kepemimpinan di Aceh saat ini harus ditutupi oleh kharisma tokoh yang memiliki pengaruh luas.

Tak ada lain, Hasan Tiro dianggap mampu menjadi simbol pemersatu Aceh, berdiri di atas kepentingan semua golongan politik. Persis peran Daud Beureueh yang pernah menjadi tokoh DI/TII dan Republik Islam Aceh (RIA).

Kepulangannya harus dihormati, tidak hanya oleh elemen masyarakat Aceh yang berbeda warna politik dan etnik, tapi juga oleh pemerintah Indonesia . Momentum ini akan memantapkan hubungan yang lebih harmonis antara Aceh dan Jakarta , mematikan bibit-bibit permusuhan, dan menjadi ajang reunifikasi.

Jusuf Kalla telah berhasil dengan langkah pertamanya atas perjanjian damai Helsinki . Semoga ia berhasil dengan langkah kedua ini dan otomatis memperbaiki langkah ketiga Partai Golkar dalam membangun citra politik baru di Aceh menjelang pemilu 2009.

Teuku Kemal Fasya, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh. Ketua Komunitas Peradaban Aceh.

2 Komentar

  1. teguh said,

    minta artikel tentang nasionalisme aceh pasca konflik dong. kirim ke email gw ya

  2. agungwasono said,

    Masa depan perdamaian aceh ada di kesejahteraan masyarakatnya…
    benar apa kata M. Nazar minggu kemarin bahwa tidak perlu dirisaukan perdamaian yang sudah terwujud asalkan masyarakatnya sejahtera..

    Seumpama DPRA dikuasai oleh Partai Lokal (misalkan Partai Aceh mayoritas suara di parlemen) mungkin tidak mereka akan mengusulkan referendum bagi Aceh?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: