setelah tiga tahun perdamaian

Agustus 15, 2008 at 11:17 am (kumpulan artikel)


Teuku Kemal Fasya
Apa yang terekam dari potret perdamaian Aceh selama tiga tahun ini? Banyak. Sebagian adalah catatan yang belum selesai. Pahatan perdamaian bukan tujuan sekali jadi. Ia adalah proses yang terus berjalan (a peace building is never ending process). Seperti ingatan akan luka, perdamaian pun memerlukan memori untuk refleksi bersama.

Berdamai Adalah Mengicuh
Perdamaian Aceh adalah busa kebaikan. Meski perjanjian damai pasca-konflik bukanlah persahabatan tulus, pilihan ini dianggap lebih bermartabat menyelamatkan bangsa. Bagi Indonesia ini pertaruhan yang membawa gengsi. Bayangkan bagaimana jejak rekam Bangsa Indonesia yang pernah ikut menyukseskan perdamaian di Kongo, Kamboja, Filipina, Timur-tengah, Balkan, dan terakhir Myammar jika kita gagal menyelesaikan persoalan intern bangsa? Meski kita pernah tersandung kasus “kerikil dalam sepatu” Timor Leste.

Berdiplomasi berarti berpolitik penuh konsentrasi, mengeruhkan segala daya agresi musuh dan menyiutkan argumentasi lawan secara elegan. Berdamai adalah mengicuh (treaty is tricky). Tentu tidak semua tipuan hitam. Tipuan perdamaian dibutuhkan untuk menyelamatkan banyak pihak dari duka panjang perang dan egoisme para penghasut.

Tiga tahun lalu, 15 Agustus 2005, di sebuah kota kecil, Vantaa, sekitar 25 km dari Bandara Helsinki, Finlandia, kesepakatan damai antara Pemerintah R.I dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terbentuk. Dibangun dengan landasan bersama, yaitu keadilan, komprehensif, dan solusi internasional yang masuk akal, (just, comprehensive, dan internationally acceptable solution) perdamaian Aceh dimekarkan. Salah satu solusi internasional atas Aceh adalah menghapus kata merdeka dalam kesepakatan, sesuatu yang sulit diwujudkan di era Jeda Kemanusiaan dan CoHA (Cessation of Hostilities Agreement).

Implementasi nota kesepahaman antara Pemerintah dan GAM – dikenal dengan istilah MoU Helsinki – memang mampu membangun proses perdamaian yang berkelanjutan. Ancaman internasional yang akan memboikot bantuan tsunami bagi Aceh jika tidak kunjung damai, ikut menyiutkan pihak bertikai. Penghancuran senjata (decommisioning all armaments), penarikan TNI/Polri, amnesti para tapol politik, dan transformasi GAM sebagai elemen militer menjadi KPA (Komite Peralihan Aceh) berlangsung kurang enam bulan. Tahun 2006 upaya perdamaian terus berlanjut melalui pembuatan undang-undangan baru (UU No. 11/2006) dan pelaksanaan Pilkada terbesar dalam sejarah Indonesia (memilih satu gubernur dan 18 bupati/walikota dalam satu momen pemilihan).

Saat ini dinding perdamaian semakin kokoh pasca-pengesahan enam partai politik lokal yang bersaing dalam pemilu 2009 bersama 34 partai politik nasional. Dari enam parpol lokal, dua merupakan kekuatan transformatif konflik lama. GAM/KPA membentuk Partai Aceh (PA) dan SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) membentuk Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Tidak ada kata “merdeka” dan “referendum” pada nama dan misi partai.

Politik Ingatan
Meskipun perdamaian Aceh dianggap prestasi terbaik dan menjadi model bagi penciptaan perdamaian dekade 2000-an, tapi sesunguhnya proses ini adalah biasa-biasa saja. Jiwa sejarah pasti melakonkan tujuannya sendiri. Dan sejarah Indonesia dan Aceh saat itu adalah perdamaian, bukan yang lain.

Faktor tsunami dan trauma kehancuran akibat perang yang telah berlangsung 30 tahun adalah fakta yang menyulitkan para pihak untuk kembali “bermusuhan”, paling tidak untuk lima-sepuluh tahun ke depan. Skenario perdamaian yang terjadi juga tidak menyinggung terlalu dalam aspek psikologis para pihak, sehingga perdamaian masih terasa hambar, terutama dalam memaknai kejahatan masa lalu.

Ada dua hal penting dalam MoU Helsinki yang sampai saat ini belum tersentuh, yaitu peradilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Kedua hal ini ikut diratifikasi dalam UU pemerintahan Aceh (pasal 228 dan 229 UU No.11/2006).

Untuk kasus pertama nampaknya persis menumbuk batu dengan kepalan. Tidak ada kasus kejahatan masa lalu yang sukses terangkat sebagai fakta hukum dan menjerakan. Kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Timor-Timur, Tanjung Priok, DOM, 27 Juli, Jakarta dan Solo berdarah 1998, Semanggi, dll hanya berhenti di tingkat wacana.

Hanya satu kasus yang mampu diangkat, yaitu pembantaian Tgk. Bantaqiyah dan 56 santrinya pada Juli 1999 melalui pengadilan koneksitas. Tapi pengadilan ini hanya karikatur justicia. Pelaku lapangan hanya dihukum enam bulan hingga dua tahun. Tokoh kunci, Letkol. Sudjono, Kasi Intel Korem Lilawangsa hingga kini raib tertelan bumi. Peradilan HAM belum menjadi solusi ampuh untuk memutus bayang-bayang kekerasan masa lalu. Masa lalu cenderung dianggap telah berlalu dan tidak memberi bekas bagi sejarah bangsa masa kini.

Rekonsiliasi melalui pembentukan KKR juga terkendala akibat digugurkannya UU KKR (UU No. 27/2004) yang menurut Mahkamah Konstitusi menyimpan bisul kehinaan bagi korban ketika berelasi dengan pelaku untuk mendapatkan keadilan. Pembentukan KKR Aceh harus menjadi bagian dari skenario nasional, tidak bisa berdiri sendiri.

Padahal misi rekonsiliasi menjadi cara menyembuhkan luka masa lalu, ketika proses keadilan secara permanen belum mampu dibuktikan. Apa yang menjadi duka bagi Aceh di masa lalu, bekas-bekasnya masih terlihat dalam parut yang menganga sekarang ini.

Mungkin saja rencana ampuh untuk mengoperasikan rekonsiliasi di Aceh harus pada aspek antropologis dan sejarah dibandingkan penjelasan hukum. Secara adat terjelaskan bahwa kejahatan masa lalu bukan interior bagi kehidupan sosial-politik nasional, dan Aceh bukan alas kaki Jakarta. Penelitian penulis tentang suara korban konflik di Aceh menunjukkan fakta bahwa banyak di antara mereka tidak menyimpan dendam, siap memaafkan kejahatan yang menjerikan itu. Namun mereka menunggu, adakah sikap kesatria negara – yang selama ini menyembunyikan pelaku – dari mata kebenaran dan keadilan, untuk meminta maaf atas kejahatan kemanusiaan dan spritual yang sengaja dilakukan melalui rasa penyesalan mendalam?

Inilah kado yang harus dibuka dan dibagikan di peringatan tiga tahun perdamaian Aceh.

Ketua Komunitas Peradaban Aceh.
Dimuat di Koran Jakarta, 14 Agustus 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: