Parpol Lokal dan Etnonasionalisme

Juli 11, 2008 at 9:03 am (kumpulan artikel, Teuku Kemal Corner)

Teuku Kemal Fasya
Polemik pembentukan Partai GAM yang kini telah berubah nama menjadi Partai Aceh sebagai wujud mekarnya kembali semangat separatisme di Aceh adalah kesimpulan ceroboh dan cenderung mengada-ada (bad fallacies). Pandangan ini muncul karena paranoia sejarah kelam politik rejim masa lalu, ditambah belum pulihnya kondisi sosio-politik di daerah-daerah bergejolak seperti Papua dan Maluku akibat mis-manajemen politik lokal. Kekaburan ini bukan saja mengebiri wacana partai politik (parpol) lokal yang sebenarnya sah menurut peraturan tetapi juga memasukkan tendensi ketakutan parpol nasional dalam fakultas wacana perpolitikan lokal.
Jika dibaca dengan jeli, fenomena pendirian parpol lokal bukanlah khas politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebelumnya telah muncul beberapa parpol lokal di Aceh. Dimulai hadirnya PRA (Partai Rakyat Aceh) yang memakai ideologi kiri hingga PARA (Partai Aliansi Rakyat Aceh) yang berhaluan kanan-tengah. Legitimasi pendirian partai lokal sendiri sah berdasarkan poin 2.1 yang terdapat di MoU Helsinki dan Bab XI UU No. 11/2006.
Perlu diingat, sejak akhir 2005 GAM telah mengubah namanya menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA), yang dipimpin oleh mantan panglima militer, Muzakkir Manaf. Perubahan nama ini saja mengindikasikan residu kekerasan di era lalu sedang dicoba dihilangkan dengan citra baru yang lebih transformatif. Pengakuan Ketua Umum Partai GAM, Malik Mahmud, menarik dicermati. Nama Partai Aceh dipilih sebagai ikon diri: sejarah yang melabuhkan mereka dengan sebuah solidaritas, dan kini solidaritas itu menjadi tanda baru melalui gerakan yang lain.
Etno-sentrime?
Alasan yang sering disalah-artikan tentang pendirian parpol lokal (GAM) adalah munculnya kembali semangat nasionalisme kesukuan (etno-nasionalisme). Padahal sesungguhnya praktik politik lokal melalui pelembagaan partai bukan hanya terjadi sekarang. Di masa Orde Lama beberapa partai yang mengikuti Pemilu 1955 berasal dari partai lokal. Beberapa contoh seperti Partai Dayak dan Gerakan Pilihan Sunda.
Ekseminasi parpol lokal menjadi alternatif untuk mengisi kepentingan keregionalan dan kelokalan baik dari sisi bahasa, budaya, dan religiusitas lokal. Hal itu terjadi ketika kohesivitas lokal lebih kuat menarik sebagai agregasi politik dan tak mungkin ditutupi oleh partai yang mengusung kepentingan nasional. Sebab ketika diperinci kembali, pesan-pesan kenasionalan yang dibawa sebuah partai seringkali hanya lapik visi kepentingan Jakarta atau pusat.
Kontradiksi nasionalisme dan separatisme sebenarnya tidak begitu tepat digunakan untuk membahasakan proses keperluan parpol lokal ini. Kebanyakan janji dan komitmen yang disuarakan parpol nasional di setiap musim pemilu hanya berhenti di slogan dan janji. Partai hanya melakukan agregasi politik menjelang pemilu. Ketika siklus daur ulang kekuasaan itu selesai, representasi rakyat dan “kenasionalan” pun sayup-sayup terhenti.
Lagi pula jika direfleksikan, separatisme yang muncul selama ini akarnya bukan oleh rendahnya mutu nasionalisme masyarakat lokal (sebut saja Aceh atau Papua), tetapi akibat “nasionalisme resmi” yang dianut, diyakini, dan digerakkan oleh mesin-mesin elite (Jakarta) tidak memberikan suara bagi nasionalisme lokal. Salah satu arogansi nasionalisme elite Jakarta adalah praktik kekerasan dan pelanggaran HAM.
Maka tidak tepat membahasakan konteks parpol lokal Aceh sebagai momentum bangkitnya separatisme, tetapi mekarnya “nasionalisme Aceh” yang perlu didengarkan dan dihadapkan dengan nasionalisme pusat atau Jakarta . Etnonasionalisme tidak selalu sejalan dengan etno-sentrisme. Etnonasionalisme dapat menjadi kritik yang menghujam-hujam konstruksi beku dari nasionalisme resmi ketika ia direspons dengan positif dan telinga terbuka.

Tantangan Lokal
Kelahiran parpol lokal di Aceh, harus diakui sebagai proses kontestasi baru berhadapan dengan parpol nasional. Pilkada Aceh Desember lalu menunjukkan bahwa parpol nasional makin kehilangan pamor akibat terlalu banyak janji dibandingkan bukti.
Kesempatan ini dapat menjadi injeksi baru dalam menyegarkan peran politik kepartaian – baik nasional dan lokal – untuk secara sungguh-sungguh mempraktikkan politik sebagai upaya pendewasaan demokrasi, tidak hanya menjadikannya kenduri semusim lima tahun sekali, menyebar umbul-umbul, dan bagi-bagi rejeki.
Di samping itu, lahirnya banyak parpol lokal juga menunjukkan ada banyak kompleksitas yang terjadi di lapangan, yang tidak selalu sesuai dengan generalisasi dan kesimpulan umum dari elite Jakarta . Ada banyak faksi dalam politik lokal di Aceh yang tidak selalu berselera melakukan koor atas konsep kemerdekaan dan anti-perdamaian. Jangan lagi Jakarta meneropong dengan mata terpicing-picing dan pikiran penuh curiga. Lagi-lagi terhadap kepentingan lokal (Aceh).

Teuku Kemal Fasya, Ketua Komunitas Peradaban Aceh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: