Membelah Aceh?

Maret 29, 2008 at 5:29 am (kumpulan artikel)

my-photo.jpg
Teuku Kemal Fasya

Wacana pemekaran Propinsi ALA (Aceh Leuseur Antara) dan ABAS (Aceh Barat Selatan) kembali mengemuka. Ditandai keberangkatan ratusan kepala desa wilayah ALA untuk tour de politique ke Jakarta, gagasan ini menyita perhatian nasional. DPR telah membuat rancangan inisiatif pemekaran ALA dan ABAS.

Megawati merestui ide pemekaran ini asal bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik baru. Presiden SBY masih menunggu dan menerima aneka masukan. Gubernur Irwandi Yusuf terang-terangan menolak gagasan pemekaran ini, dan menganggap hanya ulah segelintir provokator yang tidak ingin Aceh damai (Serambi Indonesia, 24/3).

Konstitusi vs Kepentingan Politis
Ide pemekaran provinsi atau kabupaten/kota memang dimungkinkan jika merujuk UU 32/2004. Dalam implementasinya wacana pemekaran harus dihitung secara cermat dengan melihat aspek filosofis (mempercepat pembangunan, tuntutan keadilan dan kesejahteraan, ekspresi demokrasi), yuridis (berdasarkan pengesahan undang-undang, adanya rekomendasi dari provinsi induk melalui surat persetujuan gubernur dan DPRD I) dan aspek sosio-demografis (adanya potensi ekonomi, sosial-budaya, luas wilayah, rasio penduduk).

Secara riil pemerintah memahami politik pemekaran tidak selalu kondusif. Makanya sejak tahun 2008 dinyatakan tidak akan ada lagi pemekaran provinsi dan kabupaten/kota. Keberadaan PP No.78/2007 menjadi alibi yuridis menghambat pemekaran provinsi dan kabupaten. Saatnya kini mengevaluasi hasil pemekaran. Jika tak layak dan menunjukkan defisit pembangunan dan kemerosotan modal sosial-ekonomi akan digabung kembali dengan wilayah induk (pasal 6-7 UU No. 32/2004).

Untuk kasus pemekaran Provinsi di Aceh, seharusnya tak perlu bergumam-debat lagi setelah Nota Kesepahaman Helsinki dan undang-undang Pemerintahan Aceh disahkan. Secara eksplisit tersebut batas Provinsi NAD adalah sesuai konsttitusi 1 Juli 1956 (UU No. 24/1956). Saat itu Provinsi Aceh berdiri dan terpisah dari Provinsi Sumatera Timur (poin 1.1.2 MoU Helsinki dan pasal 3 UU No. 11/2006). Sejarah pemisahan itu diantaranya dipicu oleh pemberontakan DI/TII 1953 yang merasa perjuangan Aceh dikhianati Jakarta.

Belikat prinsip hukum dan perundang-undangan ini adalah sinyal bahwa isu pemekaran sangat sensitif dan menentukan nyala-padamnya perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh. Di masa konflik, pemekaran merupakan upaya mengisolasi musuh yang bergerilya. Saat ini, musuh telah menjadi “saudara”, tak ada alasan untuk menciptakan permasalahan baru yang merongrong perdamaian, dan mengingatkan kembali akan luka lalu yang belum sepenuhnya pulih.

Bersatu Menyelamatkan Aceh
Sesungguhnya diperlukan kebeningan hati dan pikiran melihat situasi politis ini. Beberapa kasus pemekaran telah menjadi ekspresi politik oligarkis dibandingkan representasi sosio-kultural. Pemekaran sering menjelma sebagai politik atas nama rakyat yang tertinggal dan mengeksploitasi “derita anak tiri” oleh penguasa wilayah induk.

Untuk kasus ALA – ABAS, kondisi demografis dan ekonomi masyarakat tidak memungkinkan ke arah dialektika positif. Dari jumlah penduduk yang tidak sampai sejuta jiwa dan infrastruktur yang sangat minimal, dipastikan proyek ini akan mengarah pada degradasi pembagunan.

Belajar dari kasus Papua, proyek pemekaran menyebabkan berkurangnya anggaran pembangunan otonomi khusus untuk kepentingan infrastruktur dan belanja birokrasi yang mencapai lebih 60 persen dari total anggaran. Saat itu presiden Megawati mengambil langkah cepat menyetujui pemekaran tanpa merespons arus bawah yang menolak atau menunda pemekaran. Saat ini kembali muncul intrik pemekaran Papua Barat, tapi segera diredam oleh Jusuf Kalla sebagai proposal yang tidak proporsional dan melanggar PP No. 78/2007 (karena provinsi induk belum lagi berumur 10 tahun).

Untuk Aceh, dinding kemuliaan semakin berkilau jika anggaran otonomi khusus (Rp. 8,02 triliun untuk APBD 2008) dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan rakyat melalui percepatan pembangunan kabupaten tertinggal, dibandingkan menambah kolesterol pembiayaan birokrasi dan infrastruktur. SBY tentu akan memprioritaskan rekonstruksi demokrasi dan perbaikan pasca-tsunami Aceh dibandingkan menyetujui proposal pemekaran. Sikap abstain pemerintah hingga hari ini menunjukkan ke arah sana.

Lagi pula, secara antropologis, inti Aceh terletak tanah Gayo, dengan kesenian, adat, dan qanun yang menular ke wilayah pesisir. Di masa kekuasaannya, Ibu Tien Soeharto pernah terpana oleh atraksi “tarian tangan seribu” yang tak lain adalah Saman, warisan budaya Gayo dan Alas.

Memekarkan provinsi ALA dan ABAS sama dengan membelah inti Aceh. Daerah terujung Sumatera ini pasti semakin terhuyung tanpa kompas kebudayaan dan akar kesejarahan.

Teuku Kemal Fasya, Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA).
Tulisan ini dimuat di Kompas, 28 Maret 2008

2 Komentar

  1. aswin said,

    pak tgk. …
    Pada pinsipnya saya setuju banget dengan cara berpikir anda, akan tetapi anda masih banyak keraguan alias takut-takut dalam menjabarkan pokok persoalan yang ingin anda utarakan.
    Pesan……
    Jagan pernah menyembunyikan satupun kalimat dalam penulisan, dan anda harus berani untuk bilang sesuatu hal yang tidak boleh terjadi meskipun terkadang hal itu sudah akan terjadi, dan alangkah lebih baik lagi jika kalimat trsebut anda ucapkan sebelum ada kejadian.

  2. TKF said,

    Bung Aswin,
    Saya sebenarnya tidak takut untuk mengungkapkan apapun. cuma yang kita perlu perhatikan adalah etika kritik…dan saya menuliskan artikel ini di media nasional terbesar, kompas….dengan statemen dari judul saja sudah diketahui bahwa memekarkan aceh sama dengan membelah inti aceh, yang akan memberikan banyak mudharat dibandingkan manfaat. Bahasa tulisan memiliki jiwa intelectum tersendiri ketika mengkritik, dan itu akan lebih kuat jika mampu disampaikan dengan dingin.

    Meskipun kadang saya juga suka dengan kata-kata yang menggelegak, mengeluarkan panas dari darah-keringat atas realitas yang tak mungkin dielak lagi. Untuk kezaliman yang muncrat dan mengangkangi kenyataan, dan memperburuk kemanusiaan.

    Hari-hari ini gagasan pemekaran mulai lagi memanas, dan kita butuh kata jitu untuk mengantisipasinya. Yang penting kita jangan rasis…Sebab banyak saudara-saudara kita di pedalaman yang tidak begitu hirau dengan gagasan pemekaran…Itu menjadi atropin bagi kita untuk melakukan counter-discourse.

    salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: