Perguruan Tinggi Negeri dan Komersialisasi Pendidikan

Maret 7, 2008 at 4:39 am (kumpulan artikel)

my-photo.jpg
Teuku Kemal Fasya

Ide pembentukan Badan Hukum Pendidikan (BHP) kembali mencuat. Namun reaksi negatif ditunjukkan civitas akademika atas upaya pengubahan perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi BHP.

Aksi besar-besaran mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makasar, menolak konsep BHP beberapa waktu lalu menjadi sinyal bahwa BHP bukan solusi tepat memandirikan dan memaksimalkan kualitas pendidikan. BHP akan mengguratkan sejarah baru dalam dunia pendidikan nasional sebagai lembaga komersialisasi pendidikan tinggi.

Mitos Otonomi Kampus
Pengalaman beberapa PTN terkemuka membentuk diri sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) telah memberikan keberanian dari pemerintah untuk meneruskan konsep BHP. Jika dalam praktik BHMN telah memperlihatkan sisi privatisasi pendidikan, BHP lebih jauh menukik kepada proses swastanisasi dan komersialisasi.

Pembentukan ini dianggap penajaman filosofi otonomi pendidikan tinggi sebagaimana diatur draf rancangan undang-undang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (RUU PT BHMN) yang dirumuskan sejak masa pemerintahan Megawati, tapi hingga saat belum disahkan – yaitu keinginan memberikan otonomi seluas-luasnya bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan kapasitasnya.

Namun yang terbaca dalam fungsi praksis rancangan undang-undang ini adalah sikap lepas tangan negara atas pembiayaan pendidikan nasional, dengan memberikan keleluasaan BHP mencari jejaring modal lain yang bersedia membiayainya, baik dalam atau luar negeri (pasal 2 alternatif). Dua sisi keping mata uang dari fungsi PT BHMN dan postur BHP dapat terbaca dalam RUU BHP, bahwa PT BHMN otomatis akan menjadi BHP jika rancangan tersebut disahkan oleh DPR (Pasal 55 (1) RUU BHP).

Sisi “jualan” pendidikan nasional memang seakan telah dinaturalisasi oleh negara. Proses stabilisasi sistem pendidikan nasional yang dikembangkan sejak masa Daoed Joesoef tentang aspek link and match dunia pendidikan, yaitu menegosiasikan tujuan pendidikan dan pasar kerja memungkinkan pendidikan tidak mengarah pada tujuan kritis (critical sciences) tetapi tujuan pragmatis.

Namun konsep BHP makin mengarah pada titik ekstrim. Bukan hanya dunia kerja yang komersial tapi institusi pendidikan pun akhirnya menjadi pasar. Padahal institusi pendidikan harus jauh dari syahwat pasar. Ia harus berdiri sebagai ‘blok historis’ yang mencerdaskan bangsa dan melahirkan putera-puteri terbaik yang mampu membaca tanda-tanda zaman.

Meskipun demikian, pembentukan BHP bisa dilihat sebagai pelanggaran atas jiwa dan legalitas undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” (pasal 4 (1) UU No. 20/2003).

Pembentukan BHP (seperti fenomena di UGM dan UI ), telah membuka kesempatan bagi calon mahasiswa berkapasitas intelejensia rendah untuk mengambil kursi mahasiswa lain yang berkualitas tinggi apabila mampu memberi imbalan tertentu. Melalui jalur non-SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru), semakin banyak mahasiswa borjuis berkemampuan rendah tembus di kampus elite (BHMN) dan semakin menyisihkan mahasiswa cerdas yang kurang mampu. Bukan hal aneh mendengar cerita bahwa siapa pun berkesempatan masuk fakultas kedokteran atau ekonomi di univeritas BHMN asalkan mampu membayar hingga ratusan juta rupiah.

Otonomi perguruan tinggi telah diterjemahkan secara banal dan superfisial. Otonomi pendidikan seharusnya dirakit untuk merumuskan kurikulum dan kekhasan intelektual dari ciri dan identitas lokalnya, malah menjadi alat politis dan mesin ekonomi baru. Rengkuhan ekonomis pasti mengimpit sisi penting pendidikan (kultural, spiritual, mental) karena kalkulasi teknis berdasarkan prinsip manajemen korporatis (bagaimana membangun laboratorium berstandar Eropa jika SPP mahasiswa kecil, bagaimana mengembangkan media pengajaran internasional jika tidak ada dana pengembangan lain dari mahasiswa, dll).

Maka ketika Presiden SBY melalui Menteri Pendidikan Nasional mencanangkan upaya mem-BHP-kan 81 PTN se-Indonesia, minimal 50 persen hingga tahun 2009, merupakan sikap kontradiktif dengan jiwa pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas, yaitu penyelenggaran pendidikan yang murah, mudah, dan mungkin diakses oleh masyarakat luas melalui proses yang demokratis dan tanpa diskriminasi.

Iblis Bersembunyi
Upaya pengesahan RUU BHP tidak saja dianggap bertentangan dengan aspek legal konstitusi pendidikan di negara ini, tetapi juga melanggar prinsip fundamental pedagogi, yaitu menjadikan pendidikan kebaikan bagi semua orang (bonum commune). Pendidikan, seperti dikatakan Paulo Freire, harus menjadi praksis yang membebaskan, termasuk dari kejahatan ekonomi dan kekuasaan.

Yang paling jelas, pembentukan BHP juga menyisipkan aroma politis lain yang bisa digunakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk melanggengkan kepentinganya.

Maraknya pemeriksaan dan pengusutan rektor PTN yang ditengarai menyelewengkan anggaran pendidikan, telah menjadikan konsep BHP sebagai “pelarian paling sempurna” dari endusan BPK, BPKP, inspektorat, dan kejaksaan. Perguruan tinggi BHP tidak lagi dapat digugat pegelolaan anggarannya, karena fungsinya yang bukan lagi institusi negara tetapi institusi publik. Pertanggung-jawabannya pun beralih dari Menteri Pendidikan Nasional ke Majelis Wali Amanat (MWA).

Dengan kultur paternalistik yang masih kental dan hegemoni rektor, posisi MWA yang secara normatif lebih tinggi dibandingkan rektor, tetap tidak akan berdaya menegakkan independensinya. Rektor tentu akan “menanam” orang-orangnya dalam MWA dan menjadikan perguruan tinggi seperti perseroan yang dikuasai oleh segelintir pemegang saham. Civitas akademika hanya menjadi pasir dan kayu tumbuk yang diperlukan hanya untuk menjalankan organisasi pendidikan dan pengajaran, dan bukan mengontrol kebijakan kampus.

Sebagai pengajar di sebuah PTN muda, penulis tentu tak siap melihat nasib perguruan tinggi yang tertatih-tatih ini menjadi firma, menghilangkan konsep cinta kasih keluarga besar civitas akademika, dan pada kebijakan akhirnya didikte oleh pimpinan kampus.

Teuku Kemal Fasya, Ketua Prodi Antropologi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
Versi original dari tulisan yang dimuat di Kompas, 4 Maret 2008

4 Komentar

  1. khazanaharham said,

    Tulisan ini normatif saja, tidak ada apa2nya. Hanya penegasan tidak setuju terhadap sesuatu yg memiliki banyak penjelasan. Bukan penjelasan tunggal!

  2. TKF said,

    yuhuuu, kenapa? karena kampus ente turut dikritik, hehehe. santai aja mas, semua emang lagi senag ama komersialisasi. Tidak UGM, tidak UI, walau pun sebenarnya telah lama muncul ide yang menolak UGM dijadikan Mc Donaldisasi, termasuk tulisan Heru Nugroho dan Pujo Semedi, di koran Jogja, Kedaulatan Rakyat, lima tahun yang lalu. Saya juga ikut komentar…

    Normatif, what’s that mean? bukankah segalanya harus disingkap dari normatifitas, sebelum berjalan ke esensialitas, kontekstualitas, verifikasi, konjungturisasi, hmmm.

    Maka jih, eh malam…

  3. antik said,

    RUU BHP memang masih menjadi polemik,…apa sih yang tidak menjadi polemik di negeri ini..haha..Negeri ini memang semakin merana akibat kebijakan-kebijakan para elit yang tidak berpihak pada rakyat, pragmatis dan seringkali merupakan hasil tekanan pasar yang menyerang dengan jebakan globalnya…Negara maju sekelas Amerika dan negara2 Eropa lainnya bukan tanpa masalah dalam penerapan otonomi perguruan tinggi dengan pola BHMN nya…mereka saja sekarang sibuk dengan pertentangan serta paradoks yang terjadi seputar otonomi tersebut. Sekelas Harvard saja sekarang menghadapi berbagai dilema akibat penerapan kebijakan tersebut, ini kok Indonesia sok2 an mau memberlakukan BHP yang jelas2 konsepnya sedikit banyak mengadopsi para negara kapitalis…padahal secara historis dan cultur kita jauh berbeda..kenapa sih kita terus menerus disetir oleh para kapitalis?…..cape deh

  4. nunik said,

    Artikel di blog ini bagus-bagus dan berguna bagi para pembaca.Anda bisa lebih mempromosikan artikel anda di Infogue.com dan jadikan artikel anda topik yang terbaik bagi para pembaca di seluruh Indonesia. Telah tersedia plugin/widget.Kirim artikel dan vote yang terintegrasi dengan instalasi mudah dan singkat.Salam Blogger!!

    http://www.infogue.com
    http://www.infogue.com/pendidikan/perguruan_tinggi_negeri_dan_komersialisasi_pendidikan/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: