Setahun Pemerintahan Demokratis Aceh

Maret 5, 2008 at 12:42 am (kumpulan artikel)

T.Kemal Fasya
Teuku Kemal Fasya

Tanggal 8 Februari yang lalu pemerintahan Aceh Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar menggenapi umur satu tahun. Perjalanan pemerintahan ini sempat dicurigai akan menghambat agenda Jakarta dalam melakukan proses pembangunan dan reintegrasi Aceh ke dalam bingkai NKRI. Namun waktu mampu menawarkan kecemasan. Sikap loyal malah diperlihatkan oleh mantan pemberontak ini. terbukti, momentum 17 Agustus 2007 akan diingat publik saat Irwandi Yusuf memimpin upacara kemerdekaan dan dengan kesatria menghormati bendera Merah-Putih.

Meskipun demikian, banyak hal yang masih belum sempurna. Usia cukup muda untuk mengharapkan perubahan luar biasa pasca-prahara konflik selama 30 tahun dan bencana tsunami yang maha dahsyat. Namun harapan masyarakat tetap besar dari pemimpin yang memenangi 38,5 persen suara pada Pilkada 11 Desember 2006 lalu.

Demokrasi di Era Transisi
Keunikan Irwandi –Nazar yang mencuri perhatian publik bukan hanya sebagai kepala pemerintahan daerah (birokratis) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tetapi karena mereka telah menjelma menjadi pemimpin rakyat, ayah bagi anak-anak Aceh.

Efek daerah otonomi (UU No. 11/2006) menyebabkan Aceh memiliki multi-keistimewaan. Dari sharing anggaran migas, pembentukan lembaga adat dan pemerintahan dengan simbol berbeda, hingga proses regulasi untuk menjadi ‘daerah federal’ pertama di Indonesia. Walaupun ada model lain otonomi khusus, yaitu Papua Barat, terasa kering, karena telah “kehilangan ruhnya” akibat pemekaran yang diberlakukan berdasarkan amanat UU No. 45/1999 jo Inpres No. 1/2003.

Tantangan yang terberat bagi pembangunan kembali Aceh memang berada di tikungan tajam. Pemerintahan Irwandi-Nazar dituntut untuk menyelesaikan krisis demokrasi yang diakibatkan oleh konflik kekerasan dan multipikasi kejahatan HAM yang menahun. Naiknya duet pemimpin ini adalah representasi lengkap dari korban kebijakan negara (GAM-SIRA), diharapkan lebih berani membawa pesan keadilan dan kemanusiaan yang selama ini rapi disembunyikan oleh pemimpin Aceh lalu demi “kebaikan negara”.

Rekonstruksi keadilan di era transisi ini jelas bukan perkara mudah. Korban, pelaku dan sistem yang memproduksinya telah tersangkut-paut dan kait-berkelindan. Saat ini ide tentang keadilan Aceh bukan hanya melihat secara simplistik wujud kesalahan Orde Baru, tetapi juga tubuh pelaku-korban yang susah diretas, akibat panjangnya rentang konflik (dari sejak era Soeharto hingga era SBY).

Bukan hanya TNI-Polri yang menjadi pelaku, tetapi juga GAM, aneuk panah (milisi), pengusaha, dan pemerintah daerah lalu pun ikut menjadi pelaku. Bahkan di batas tertentu mereka juga korban, bukan hanya sipil biasa. Memang tak terpemanai ketika melihat korban dari GAM/kombatan, tetapi tak menutup mata bahwa ada juga unsur mereka yang menjadi pelaku kejahatan.

Kompleksitas ini tentu lebih menuntut semangat memaafkan (to forgive) dan bukan menghukum (to punish) dalam memperoleh keadilan. Hanya untuk kerak kejahatan dan pelaku utama yang menyebarkan kepedihan massal dan diingat publik yang mungkin layak dibawa ke peradilan HAM. Di luar itu mekanisme rekonsiliasi musti dikedepankan untuk menyembuhkan nanah-nanah dari luka kemanusiaan.

Problem lainnya yang juga penting dingat oleh Irwandi-Nazar adalah membersihkan citra nasional Aceh sebagai provinsi terkurop. Agenda nasional dan internasional yang sedang berlangsung di Aceh melalui proyek rekonstruksi pasca-tsunami dan anggaran pembangunan belanja daerah (APBD) harus mampu diyakinkan terdistribusi secara maksimal bagi masyarakat, dan bukan hanya ke kantong-kantong birokrasi. Citra Irwandi sempat tercoreng permohonan grasi terhadap terpidana korupsi Abdullah Puteh. Cukup sekali ini menjadi nila. Ke depan pemda harus lebih fokus pada program pemberantasan korupsi dan pemberdayaan. Jangan tergoda siulan polemik opini lamur.

Agenda ke Depan
Tahun kedua ini menjadi tantangan kritis pembangunan Aceh. Secara sederhana terlihat daya tahan anggaran untuk membangun Aceh menjadi lebih baik. APDB 2008 yang mencapai delapan triliun rupiah dan anggaran BRR yang tak kurang dari Rp. 7,15 triliun, bisa menjadi petaka jika tidak diproyeksikan secara sungguh-sungguh. Sektor ekonomi riil dan mikro, pemberdayaan korban, penguatan modal sosial dan budaya, kualitas pendidikan, serta program penyelamatan hutan harus terkejar melalui kematangan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Problem inflasi dan angka pengangguran yang tinggi menjadi hal yang lebih konkret bagi pemerintahan ini untuk dientaskan, dibandingkan meramaikan opini publik tentang rumusan ideologis apakah Aceh masih penting bergabung dengan Indonesia atau memisahkan diri (self-determinition). Dua masalah ekonomi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah seharusnya mengintervensi situasi dengan regulasi yang lebih memihak pada masyarakat kecil dan mengerem hasrat pasar atas pembangunan. Seharusnya dipahami, tidak ada pembangunan tanpa kesejahteraan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Fakta bantuan kemanusiaan telah menggelontorkan puluhan triliun rupiah ke Aceh, ternyata hanya sedikit sekali memberikan manfaatnya bagi masyarakat Aceh.

Borok rehabilitasi dan rekonstruksi tahun lalu harus bisa dilupakan demi keringanan untuk membuka lembar baru yang inovatif dalam membangun. Sejarah mencatat di Aceh, uang ternyata bukan segalanya. Ide kreatif, sikap bersahaja, dan komitmen moral untuk bekerja dan tidak mendongak sebagai pahlawan kesiangan adalah jalan menuju hati masyarakat. Anugerah dan pujian bisa didapatkan dari elite dan lembaga manapun, tapi prestasi kerjalah yang menjadi prasasti sejarah dalam ingatan masyarakat.

Penting diingat, tahun 2008 akan menjadi bola panas untuk kontestasi politik 2009. Banyak pihak yang tergerak libidonya untuk merebut kekuasaan dan bukan mengisinya. Tetapi demi kebaikan dan profesionalisme, lupakan dahulu politik-berpolitik. Titian transisi ini harus mampu diselamatkan agar keteladan mencurah semangat kepada pemangku tanggung-jawab lainnya. Dan itu ada di tampuk Irwandi-Nazar. Semoga.

Teuku Kemal Fasya, Ketua Jurusan Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh.
Dimuat di Media Indonesia, 13 Februari 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: