Apa Misi Sosialmu, NGO?

September 22, 2007 at 2:55 am (kumpulan artikel)

Apa Misi Sosialmu, NGO?
Teuku Kemal Fasya
T.Kemal Fasya
Selama ini mungkin kita sering mendengar cerita bangga dari seseorang yang bekerja di NGO. Menyebut diri pekerja NGO seperti memberi prestise lebih dibandingkan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau sektor riil. Ada keriangan yang membuncah-buncah dengan predikat yang tiga puluh tahun lalu belum lagi dianggap sebuah profesi.

Simak makna yang digunakan untuk mendefinisikan keterlibatan di NGO: (1) bekerja di sebuah lembaga asing (2) digaji dengan super besar atau jauh dari standar lokal (3) mengimpor teknik dan pengetahuan dari asal lembaga (4) berkesempatan wisata ke luar negeri dengan tujuan studi tour atau comprehensive meeting (5) bersahabat dengan etika global (ekonomi) dan/atau (6) tidak bermusuhan dengan kekuatan hegemoni global-etik seperti Amerika Serikat.

Genealogi NGO
Tapi apa sesungguhnya NGO (non-government(al) organization) itu? Akronim dari bahasa Inggris ini lebih kurang dapat diterjemahkan “organisasi bukan-pemerintah”. Jika mengacu pada fungsi denotatif, begitu banyak yang dapat disebut NGO, termasuk perusahaan manufaktur atau kelompok hippies yang senang mengecet rambut dan pesta ganja. Tentu saja referensi NGO tidak mengakomodasi hal-hal itu.

Padanan makna (signified) yang bisa dipakai untuk memahami NGO adalah sebuah istilah yang di era 70-an sampai 90-an sangat melekat, yaitu LSM (lembaga swadaya masyarakat). Kita bisa mengingat beberapa LSM besar yang mempengaruhi peta kebijakan nasional, seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), atau Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan). Lembaga ini dapat disebut menswadaya dirinya karena secara sabar melakukan ideologisasi terhadap aktivisnya, menyebarkan jaringan, dan mengikat diri dalam komunitas dampingan. LSM yang muncul di tahun-tahun ini juga memunculkan pemimpin lokal/nasional yang berkharisma dan dihormati masyarakat.

Masih terkesan di memori tentang penguasaan ilmu sosial kritis (critical social science) tokoh-tokoh LSM 70-an, termasuk kajian dekonstruksi politik negara Orde Baru. Kritik developmentalisme cukup sering muncul dari tokoh LSM yang didiseminasi melalui media (terbatas atau massa).

Namun menjelang akhir 90-an, kata LSM kehilangan greget. Kata ini pelan-pelan hancur oleh istilah NGO. NGO bermakna pada postur lembaga yang makin besar, dana asing yang makin kuat, dan semakin mirip dengan model lembaga-lembaga internasional. Bahkan NGO menjadi nama baru bagi “LSM-LSM dunia” yang bercabang di Indonesia. Sebut saja beberapa : Greenpeace, Save The Children, atau Oxfam (termasuk lembaga-lembaga PBB).

Perubahan bentuk dan sisi “impor” juga mempengaruhi kepada gaya gerakan sosial yang dibangun. NGO-NGO asing semakin gemar menjerumuskan diri dalam globalisasi sebagai etika baru perubahan sosial dan mengabaikan pengetahuan lokal. Anehnya malah semakin takut bersinggungan dengan kebijakan nasional. Kata-kata demokrasi, HAM, environmentalism, pasar bebas, emansipasi jender, Islam pluralis, tidak lagi dipetik putiknya dan dikontekstualisasikan dengan ciri kelokalan, tetapi benar-benar diadopsi secara penuh.

Proses inilah yang makin memerihkan mata karena tujuan pemberdayaan sosial akhirnya beralih fungsi. Dari semangat keswadayaan (self-empowerment), basis (komunitas), berkelanjutan (sustainability), dan pengetahuan lokal (local knowledge) menjadi sebuah kartel bisnis yang bermodalkan mazhab uniteralisme/pro-globalisasi. NGO menjadi sebuah perusahaan bisnis sosial yang hadir di mana saja dan memliki semboyan sebagai penyelamat penderitaan.

Factum NGO
Realitas inilah yang sebenarnya terlalu penuh mengisi makna keberadaan NGO (internasional) dan visi pemberdayaan sosial yang dibawanya di Aceh. Perih-kelu derita korban tsunami tidak dianggap persoalan besar. Dengan misi dan pengetahuannya seakan gampang diatasi.

Apa kabar kemudian? Anggaran tak terbatas dan jumlah NGO internasional, UN Agency, dan pemerintahan asing yang mencapai 400 buah di Aceh tidak menyelesaikan masalah bahkan mengemburkan masalah baru.

Proyek transformasi sosial dalam prosesnya telah menjadi distorsi sosial. Proyek rekonstruksi yang dikerjakan secara sporadis dengan gairah kerja “ harus selesai secepat-cepatnya” telah mengubah struktur, kultur, dan lingkungan Aceh menjadi sesuatu yang asing bahkan tidak dikenali lagi oleh masyarakatnya. Bencana tsunami meninggalkan bencana baru terkait dengan miringnya keseimbangan alam, rusaknya daya ingat masyarakat akan masa lalunya, dan letoynya karakter juang masyarakat yang dibantu.

Maka tak heran jika banyak kontradiksi ditinggalkan oleh lembaga-lembaga sosial asing tersebut di tanah Serambi Nusantara. Mulai dari ketimpangan pendapatan, gaya hidup yang pro-hedonistik, tingginya ukuran pengetahuan sosial yang disyaratkan, dan canggihnya mekanisme akutansi yang dituntut. Mengabaikan pentingnya daya serap bantuan bagi masyarakat dan keutuhan sosio-kultural lokal.

Jika kita mencari padanan yang tepat menyebut kota Banda Aceh sekarang ini, banyak hal yang tak lagi sesuai. Kota ini tak lagi layak dikatakan Bandar Aceh: kota pelabuhan permai sebelum menuju kota-kota lain di semenanjung Lamuri. Pun tak pantas disebut kota tua yang menggenggam sejarah Islam tertangguh di Asia Tenggara. Banda Aceh lebih tepat dikatakan international misery city, kota penderitaan dunia, di mana banyak lembaga penghapus derita akhirnya menciptakan penderitaan baru bagi masyarakat lokal.

Satu hal yang penting diingat, NGO internasional tidak akan mampu membangun format pemberdayaan sosial, kecuali dengan penuh kesadaran memperkuat mitra, lembaga, dan pemerintahan lokal, karena merekalah yang mampu menyusup ke ruh sosio-kultural masyarakat. Tak ada yang mengerti tentang kemauan masyarakat lokal kecuali representasi dari lokal sendiri.

Caranya? NGO internasional harus menurunkan egonya beberapa tingkat. Mereka musti mengembangkan kapasitas, mempercayai mitra lokal, dan tak memaksakan standar tingginya dipraktikkan. Yang jelas Aceh bukan New York atau Kobe. Tak perlu pula Aceh menjadi New York dan Kobe setelah bencana meleburkan kelestarian kehidupan masyarakatnya dan mengulum yang tersisa.

Teuku Kemal Fasya, Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA) Lhok Seumawe.
Telah dimuat di majalah Aceh Magazine edisi September 2007

4 Komentar

  1. rossie said,

    Fotonya koq kayak pak pulisi in ‘preman’ uniform he he he🙂

  2. edward bot said,

    bagus banget tulisannya

  3. LSM DARI PALEMBANG said,

    kami mau brgabung,mohon apa syaratnya.

    from

    ketua umum

    lsm madani palembang,sumatera selatan

  4. aroo said,

    mari dan ayo perbaiki citra lsm dan dirikan lsm yang profesional broo….!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: