Rekonstruksi itu Ternyata Merusak

Juli 15, 2007 at 2:06 am (kumpulan artikel)

Rekonstruksi Itu Ternyata Merusak
Teuku Kemal Fasya

Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan Seulawah bukan lagi idaman. Jika Anda dahulu sering menggunjungi Banda Aceh lewat lintas timur, momeri indah masih terekam mata. Ribuan pohon pinus tua membentengi jalan dari rembesan cahaya matahari. Semilir angin cemara dan harum jati memberi aroma tersendiri khas hutan. Banyak pengendara berhenti sejenak melepas penat sebelum melanjutkan perjalanan.

Namun beberapa tahun ini, terutama pasca-tsunami, Tahura semakin pucat. Eksistensinya terdegradasi oleh eksploitasi massal dan sporadis. Jalan sekitar hutan terus diperlebar demi memudahkan ratusan truk mengangkut material dari dan ke Medan setiap hari. Akibatnya ribuan meter serat hutan (pohon kecil dan rerumputan liar) beralih fungsi menjadi bangunan semi permanen dan bahu baru jalan.

Yang tak kalah menyedihkan, berdiri pula markas Brimob di atas hutan lindung ini. Meskipun di awal pembangunannya sempat diprotes oleh aktivis LSM, pembangunan jalan terus dan kini telah kokoh berdiri. Pohon menipis, suplai buah berkurang, ratusan hewan liar seperti kera terpaksa turun gunung sebab persediaan makanan tak lagi mencukupi. Kematian Tahura Pocut Meurah dikafani sejumlah pamflet yang melarang perusakannya, “Kita Telah Menikmati Ekologi Hutan, Maka Kita Menjaganya.” Kata-kata mengering tak bereaksi atas perilaku buas tangan-tangan pro-pembangunan.

Aceh Penentu Hutan Sumatera
Kasus perusakan hutan Aceh sebenarnya sebuah indikator tentang makin minimnya tindakan perlindungan pada alam. Saat ini perusakan hutan tidak hanya dilakukan di rimba liar, tapi telah menerobos hingga ke hutan lindung.

Berkaca dari perusakan hutan di Sumatera, ia telah menjadi sebab hancurnya perekonomian regional karena parade banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang melanda wilayah yang sebenarnya potensial sebagai penyangga air dan oksigen. Belum lagi teror asap ke negara tetangga yang mengancam hubungan bilateral. Kehilangan hutan di Sumatera Selatan mencapai 300.000 hektar atau enam puluh persen dari seluruh populasi. Kerusakan Taman Nasional Bukit Dua Belas di Jambi, tempat berdiamnya 12 koloni suku nomad Anak Dalam, sebesar 45 persen. Kerusakan di wilayah Riau tidak perlu dipertanyakan lagi. Batam yang tertunjuk sebagai daerah utama untuk pertemuan nasional, tidak memiliki lagi wilayah tangkapan air. Menyedihkan mengingat Indonesia dikenang sebagai negara yang paling brutal merusak hutan, dengan tingkat eradikasi sebenar dua persen pertahun. Hutan Indonesia hilang 1,875 juta ha setiap tahun atau seluas 300 lapangan sepak bola setiap jam. Yang paling menakjubkan, Aceh memimpin perusakan hutan tingkat nasional dengan vandalisasi melebihi tiga persen pertahun.

Mengapa ini terjadi?

Proses rekonstruksi Aceh sejak awal telah berdiri dalam kerangka antroposentrisme. Penyelamatan manusia dengan membangun rumah dan sarana yang hilang akibat terjangan tsunami dianggap lebih penting dibandingkan alam yang lestari. Sejurus dengan itu, penghargaan kepada lingkungan hidup (ekosentrisme) makin menipis, apalagi program bantuan seperti mengejar jadwal implementasi program: harus selesai secepat-cepatnya, apapun resikonya.

Inilah penampakan yang sangat menguatirkan dari proses rekonstruksi Aceh. Anggaran yang besar, tak menghadang siapapun untuk membangun kembali Aceh, bahkan dengan wajah yang “terlalu menawan”. Pembangunan rumah, sekolah, perkantoran, dan jembatan dilakukan dengan kualitas bangunan dua-tiga kali lipat dari sebelumnya.

Hal inilah yang tidak disadari akhirnya menjadi titik kehancuran baru. Puluhan ribu hektar hutan perawan di Aceh menjadi hilang untuk menyuplai kebutuhan kayu. Demikian pula dengan eksistensi gunung dan lembah sebagian telah lebur dan kabur dari peta akibat kebutuhan batu, pasir, dan tanah yang maha banyak. Catatan tentang perambahan di Kawasan Ekosistem Leuseur (KEL) seluas 2,6 juta ha – satu kawasan hutan dataran rendah terluas kedua setelah Hutan Amazon di Brazil – menjadi tidak terkendali sehingga mencapai 60 persen.

Perusakan ini tidak hanya ditangisi oleh aktivis lingkungan hidup tetapi memaksa juga perubahan iklim regional, secara perlahan pasti mengubah takdir kehidupan manusia. Yang paling menderita tentu saja masyarakat desa dan pinggiran hutan di mana hidupnya masih sangat tergantung oleh daur ulang energi alamiah alam yang segar (air, tanah, dan udara).

Pertobatan Alam
Yang menyedihkan sekarang ini perusakan hutan dan gunung di Aceh seperti tak tergubris oleh siapapun. NGO dan BRR saling bersaing dalam mempercepat pembangunan kembali Aceh. Sementara evaluasi kerusakan alam tidak menjadi instrumen yang ikut dikaji bersamaan dengan format rekonstruksi total.

Kebijakan gubernur Aceh, yang juga mantan aktivis lingkungan hidup, yaitu moratorium penebangan hutan sejak 6 Juni lalu kurang memiliki sisi yang komprehensif, karena penghancuran dan peledakan gunung untuk kebutuhan batu dan pasir tidak termasuk pengecualian. Padahal penghancuran gunung demi industri pasir dan semen telah menyebabkan beberapa daerah kehilangan sumber mata air.

Eksploitasi beberapa wilayah di Aceh Besar (mata air Jrue/Krueng Jrue, mata air Sarah, dan Peukan Bilui) akan menyebabkan daerah ini berhenti prospeknya sebagai penyuplai air bersih bagi Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Ironisnya diamnya masyarakat melihat reportoar penggalian diterjemahkan sebagai persetujuan atas eksploitasi gunung-gunung mereka.

Kebijakan yang perlu dilakukan ke depan adalah meramahkan pembangunan perkotaan atau infrastruktur. Kompensasi besar atas alam harus direvisi secara serius. Masyarakat adat dan desa yang terkena dampak eksploitasi perlu disurvey kerelaannya. Mereka perlu diberi kesadaran bahwa substitusi atas kerelaan wilayahnya dieksploitasi pasti menuai bencana. Masyarakat desa sama sekali tak menikmati hasil pembangunan, tetapi pasti suatu saat akan menerima tumbal pembangunan itu.

Secara keseluruhan, pertobatan atas alam yang makin meranggas ini perlu dilakukan, agar kita tak meninggalkan tangisan bagi anak cucu yang semakin buta akan sejarah alamnya.

Teuku Kemal Fasya, Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA)
Tulisan ini telah dimuat di Koran Seputar Indonesia, 6 Juli 2007. Email penulis alcapona75@yahoo.co.uk

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: