Moral Bantuan di Tanah Tsunami

Juli 4, 2007 at 5:23 am (Teuku Kemal Corner)

Moral Bantuan di Tanah Tsunami
Teuku Kemal Fasya

Jika Anda ke Banda Aceh, cobalah sesekali mengunjungi café dan pub di Simpang Lima menuju arah Kodam Iskandar Muda. Di sini terdapat sejumlah tempat hiburan malam yang didesain untuk memanjakan para ekspatriat yang bekerja di lembaga PBB atau NGO (non-government organization) internasional untuk program tsunami.

Jika Anda berwajah lokal, tentu tidak akan langsung disuguhi bir sebagai welcome drink, berbeda perlakuan jika Anda adalah bule. Tak sulit pula menemukan makanan berselera Eropa: sandwitch, burger, hot dog, atau spaghetti, semudah melihat bule ditemani gadis domestik yang berpakaian seronok. Aroma Syariat Islam seakan tak berindera di sini.

Lain lagi kisah seorang konsultan asing yang bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Ia warga negara Australia yang dipekerjakan dengan gaji Rp. 500 juta sebulan. Bandingkan dengan gaji ketua lembaga ini yang “hanya” Rp. 60 juta. Pertanyaannya, prestasi sosial apa yang telah dikreasikan sehingga wajar digaji sebesar itu? Seampuh apakah pemikirannya untuk melepuhkan kemiskinan di daerah Serambi Indonesia ?

Kontradiksi Bantuan
Sebenarnya problem bantuan telah terlihat sejak awal mula tsunami menghancurkan 800 km garis pantai Aceh dan melumat kota-kota tua sekitarnya. Besarnya bantuan yang datang, carut-marutnya perencanaan, mengacaknya proses pembangunan, dan lemahnya peran pemerintah telah mengakibatkan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti berhulu ledak.

Bank Dunia memperkirakan bahwa kerugian akibat tsunami Aceh dan Nias mencapai Rp. 45. triliun, tapi komitmen bantuan dari lembaga donor dunia mencapai Rp. 75 triliun. Ini belum dihitung lagi anggaran APBN dan juga kedermawanan sosial yang digalang oleh warga swasta yang tak tercatat sebagai dana resmi bantuan. Jika dilihat ketersediaan anggaran, seharusnya kebahagiaan bersinggung-sapa di Aceh, mengganti derita yang menggumpal-gumpal.

Namun statistik mencatat kontradiksi. Aceh yang bersimbah uang tak kunjung sejahtera. Hingga akhir 2006, angka kemiskinan bertambah dari 1,6 juta jiwa menjadi 2,2 juta atau rekor provinsi kedua termiskin di Indonesia setelah Papua. Inflasi meningkat dari 7 persen menjadi 23 persen. Angka pengangguran merambat naik hingga lima puluh persen dari sebelum tsunami. Menjelang tiga tahun peringatan tsunami, 50 ribu pengungsi masih tinggal di hunian sementara, dan 48,5 persen korban belum lagi mendapatkan perumahan. Semua NGO memiliki program pemberdayaan ekonomi, namun tidak sampai sepuluh persen yang berhasil. Pembangunan kembali kota menyebabkan banyak desa ikut meronta, merasakan panasnya rekonstruksi menghancurkan lingkungan dan biosfer penyangga.

Jika ditilik, apanya yang salah? Jawaban umum menuding bantuanlah yang salah, karena ia tak memiliki “mata”. Politik bantuan buta menangkap kebutuhan masyarakat menjadi wujud dari segala tindakan dan usaha. Modal bantuan bekerja dengan logika bisnis, dengan prinsip profesionalitas yang sulit dipahami masyarakat lokal. Implementasi bantuan juga menerabas kode-kode kultural lokal yang sebenarnya tidak ikut hancur, dan bermanfaat sebagai modal sosial-kultural pembangunan. Pikiran, perasaan, dan kepercayaan masyarakat ( a way of thinking, feeling, dan believing of the people) hanya menjadi bahasa kabur yang tidak sungguh diperhitungkan.

Di antara yang sulit dipahami oleh masyarakat Aceh tentang kinerja lembaga donor internasional yang bugar di pusaran beliung neo-globalisasi ekonomi ini adalah gaya hidup dan lingkungan terhormat, dengan gaji tinggi dan kualitas perumahan yang tidak terbayang keborosannya bila dibandingkan dengan standar masyarakat lokal. Mengutip bahasa Graham Hancock (The Lord of Poverty), “lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan ini memiliki sumber daya begitu besar yang bisa dihambur-hamburkan –dipertahankan atau diberikan kepada masyarakat – berdasarkan selera mereka sendiri.”

Frasa ini seakan menemukan salinan konkret dari perilaku pekerja sosial di Aceh saat ini. Aktivis NGO asing itu tak dapat dikatakan sebagai fasilitator masyarakat, karena mereka bukan shati (teman) dan hidup (live in) di komunitas. Mereka adalah fasilitator program yang pasti pergi ketika anggaran habis. Ini pula yang menjadi indikasi migrasi pekerja sosial di Aceh saat ini bahwa alasan berkeputusan bekerja di Aceh karena uang dan kemewahan. Seperti pengakuan seorang aktivis NGO nasional yang rela pindah dari Jakarta ke sebuah NGO internasional di Aceh karena tawaran gaji tiga kali lipat dari sebelumnya.

Kemusykilan memahami kinerja lembaga asing ini juga pada ketimpangan neraca antara dana rutin/operasional dan program. Dari sebuah penelitian ditemukan bahwa rata-rata lembaga sosial di Aceh menghabiskan anggaran 70 – 85 persen untuk gaji, operasional, kantor, dan dana rutin lainnya, dan hanya menyisakan 20 – 15 persen untuk program pengembangan masyarakat. Untuk pembangunan infrastruktur anggaran yang tersedot keluar lebih besar lagi, seperti terlihat dari anggaran USAID untuk pembangunan jalan tembus hutan Meulaboh – Banda Aceh dan JICS untuk pembangunan jalan tembus hutan Lhok Kruet Meulaboh – Teunom. Konsultan dan kontraktor utama adalah orang asing. Pekerja lokal hanya menempati posisi resiko rendah. Dapat dikatakan, dana datang, dana keluar, tidak pernah singgah di masyarakat lokal.

Moral Bantuan?
Melihat krisis lingkungan dan kemerosotan kebudayaan lokal akibat pola bantuan yang melaju-deru secara negatif di Aceh, muncul pertanyaan, layakkah ini dipertahankan?

Pertanyaan ini seharusnya bersinggungan dengan pernyataan bahwa esensi bantuan kemanusiaan jangan sampai memerosotkan eksistensi kemanusiaan masyarakat yang dibantu, meninggalkan borok ketundukan dan perbudakan baru, dan menyemai aristrokrasi bisnis bantuan.

Bantuan bagi Aceh harus menjadi stimulasi untuk bangkit dari perih-haru, berguna menatap masa depan tanpa ragu, dengan keyakinan dan identitas yang telah mereka warisi sejak masa indatu (leluhur). Bantuan harus menjadi potensi yang bisa mendaur-ulang energi agar tertopang di atas kaki sendiri.

Moral bantuan harus disesuaikan dengan mores (adat-kebiasaan) masyarakat lokal, dan bukan sebaliknya. Jika tidak, berarti Aceh tengah didorong ke skenario Afrikanisasi politik bantuan, di mana bantuan hanya menguntungkan borjuis pembantu dan bukan yang dibantu.

Teuku Kemal Fasya, Ketua Jurusan Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhok Seumawe.


081511047575
Dimuat di Harian Kompas tanggal 3 Juli 2007

1 Komentar

  1. rossie said,

    Boleh kasih komentar lagi kan?
    Saya lebih melihat persoalan bantuan kemanusiaan pada aspek lemahnya manajemen. Pada setiap organisasi, terutama yang di Indonesia, tahap monitoring yang lemah. Betapa pandainya organisasi menyusun konsep dan perencanaan tapi hampir selalu jeblog di monitoring.
    Sekarang siapa sih yang berwenang untuk melakukan audit, khususnya NGO asing? Sudah pasti ada lembaganya tapi cukup independen dan terbuka untuk publik-kah?
    Kalau itu lembaga negara, yang katakanlah memberikan gaji di luar standar normal maka menurut Deny Indrayana sudah termasuk dalam kategori state corruption yang bisa diajukan ke KPK. Meskipun belum pernah ada kasus state corruption karena menggaji dirinya sendiri sebagai pejabat atau konsultan yang melebihi kewajaran tapi wacana ini perlu diangkat. Sama saja kan, nggak ambil uang negara tapi menentukan sendiri tunjangan dan jaminan atas jabatannya sendiri?Atau tunjangan untuk keluarga yang begitu bombastis?
    Persoalan disaster management juga masih sangat carut marut di negeri ini padahal sudah jelas negeri ini merupakan daerah rawan bencana dari sabang sampai Merauke.
    Terakhir, saya lihat inkonsistensi pada tulisan anda karena di awal dan akhir tulisan,anda ingin menyoroti masalah budaya dan adat yang ‘ternoda’ oleh perilaku relawan asing tapi anda ‘tersedak’ di tengah dengan membahas data-data ekonomi yang membuat tulisan tak lagi fokus pada masalah budaya.
    Semoga bermanfaat dan selamat berkarya!!

    TANGAPAN NARA SUMBER
    Oleh T.Kemal Fasya

    Dear Rossie, tulisan saya tentang moral bantuan memang mengangkat dari perspektif cultural studies, di mana sebenarnya kasus itu dapat menjadi fenomena di mana saja, ketika bantuan “neolib” bermaharaja dalam daerah yang telah lemah struktur sosial dan kultur masyarakatnya.

    Namun, tipikal tulisan artikel di media massa, tulisan ini dimuat di Kompas pada 3 Juli 2007, di mana tak ada ruang yang terlalu luas untuk eksplorasi. Saya hanya meninggalkan “data-fakta-informasi” di bagian tengah untuk “dianalisis” sendiri oleh pembaca. Data-fakta-informasi itu bisa diremukkan sendiri oleh pembaca dan demikian bisa merancang sendiri ruang asosiasi di sistem kognisi kita yang memang sudah kompleks bahwa sedemikian bejatlah kejahatan bantuan sosial menggejal dalam rompal dan paru-paru masyarakat lokal.

    Masyarakat lokal (Aceh) sekarat dan tak memiliki nafas selain yang disisakan oleh borjuisme pembantu internasional itu. Data memperlihatkan secara implisit bahwa bantuan sosial hanya menjadi momen bagi mereka untuk melepaskan nafsu modalnya sendiri. Beberapa lembaga memang perlu disentil karena kedahsyatan mereka dalam merusak alam. Sebagai pembaca kita dapat mengambil strategi baru dalam bertindak melihat Aceh yang makin terpincang-pincang ini dengan bekas parut yang semakin banyak.

    Dan jangan lupa, bahwa problem ekonomi-ekologi-teknologi juga merupakan locus yang diperbincangkan dalam cultural studies. Tidak seperti postur antropologi klasik yang hanya berebutan di ruang antropos, etnik, dan suku terasing belaka. Lain kali saya akan membahas tentang masalah politik lokal yang terkait dengan isu kajian budaya.

    Thanks Rossie untuk komentarnya. Tetap semangat dan jernih dalam berfikir.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: